Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang juga menjadi program nasional Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang telah diluncurkan pada September 2015 lalu. Peresmian PLB ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Cakung, Jakarta, pada Kamis (10/3).
PLB sendiri merupakan gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal, dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta menawarkan fleksibilitas operasional lainnya.
Fasilitas ini diyakini dapat menjaga ketersediaan bahan baku industri dengan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya logistik, selain juga membantu menurunkan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. PLB sekaligus menjadi langkah awal Indonesia untuk menjadi pusat distribusi bahan baku maupun produk ekspor di Asia Pasifik. Presiden berharap, pembentukan PLB ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan logistik nasional.
Seperti diketahui, biaya logistik Indonesia saat ini dinilai kurang efisien, karena mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Akibatnya, industri nasional menjadi kurang kompetitif. Beberapa penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia tersebut, menurut Presiden, antara lain adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri. Demikian halnya dengan barang ekspor, dimana saat menunggu pembeli, barang-barang tersebut selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia.
“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, hasilnya di sini, gudangnya di negara lain,” kata Presiden saat meresmikan fasilitas PLB.
Presiden menilai, pembentukan PLB dapat mendekatkan pelaku usaha dengan bahan baku. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri nasional, karena bahan baku dapat diperoleh dengan lebih cepat dan murah. “Ini baru, proses-proses cepat, pelayanan cepat yang nantinya memberikan efisiensi kepada negara,” ungkapnya.
Selain biaya logistik, Presiden meyakini pembangunan PLB juga akan mengurangi dwelling time di pelabuhan. Investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional pun diyakini dapat meningkat. “Saya harap para pengusaha PLB mampu memindahkan penumpukan barang dari luar (negeri) ke sini,” ujarnya.(nv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar