HAMAS UPDATE

PENJUALAN SUKUK TABUNGAN SERI 001 LAMPAUI TARGET

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sukses meraup dana segar senilai Rp 2,6 triliun dari hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST-001. Dana hasil penerbitan Sukuk ini akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengungkapkan, setelah menggelar masa penawaran 22 Agustus sampai 2 September 2016, 26 agen penjual menerima banjir pesanan atas Sukuk Tabungan seri ST-001. Dari target indikatif Rp 2 triliun, terkumpul Rp 2,6 triliun.

Tabungan investasi ini dapat dipesan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan minimal pembelian Rp 2 juta dengan imbal hasil 6,9 persen per tahun. Tanggal penempatan pada 7 September 2016, jatuh tempo 2 tahun dan pembayaran imbalan dilakukan setiap tanggal 7 setiap bulan.

Robert menjelaskan, penerbitan Sukuk Tabungan ini berhasil menjangkau 11.338 investor di seluruh provinsi di Indonesia. Itu artinya, rata-rata penjatahan per investor sebanyak Rp 228 juta.

Rinci nya, jumlah investor terbanyak yang membeli atau memesan ST-001 sebesar Rp 2 juta sampai 50 juta mencapai 47 persen dari total 11.338 investor.

Dari kelompok profesi, pembeli Sukuk Tabungan ST-001 paling besar adalah pegawai swasta dan profesional dengan presentase 40 persen, wiraswasta 18 persen, PNS dan TNI/Polri 13 persen, pegawai otoritas/BUMN/BUMD 13 persen, Ibu Rumah Tangga 9 persen dan 7 persen lain-lain.

Untuk diketahui, Robert Pakpahan mengungkapkan, seri-00‎1 merupakan Sukuk Tabungan seri pertama yang diluncurkan pemerintah. Produk anyar ini memiliki beragam keuntungan.

Pertama, sangat terjangkau karena jumlah pemesanan pembelian minimal Rp 2 juta, maksimal Rp 5 miliar.

Kedua, ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption) dengan maksimum pengajuan 50 persen dari kepemilikan per investor di agen penjual.

Ketiga, aman karena pembayaran imbal dan nilai nominal dijamin penuh oleh negara.

Keempat, tingkat imbal hasil lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

Kelima, imbal hasil bersifat tetap (fixed coupon) dan dibayarkan setiap bulan.

Keenam, Sukuk Tabungan sesuai prinsip syariah dan turut mendukung perkembangan pasar keuangan syariah dalam negeri.

Terakhir, turut berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

"Imbal hasil yang ditawarkan 6,9 persen setiap tahun dan dibayar setiap bulan. Imbal hasil ini cukup tinggi saat penurunan tingkat bunga di dunia dan di Indonesia. Tenor atau jatuh tempo 2 tahun serta tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder," jelas Robert.

🔎 Sumber: http://m.liputan6.com/bisnis/read/2594235/penjualan-sukuk-tabungan-seri-001-lampaui-target



Akuntansi? Tangguh!

Islam? Bersatu!

Akuntansi Islam? Tangguh dan bersatu!!

DEPARTEMEN PENDIDIKAN HAMAS 2016/2017

￫ Instagram : hamastazkia

￫ Twitter : hamastazkia

￫ Facebook: Himpunan Akuntansi Islam Tazkia

SOMASI PENGANTAR AKUNTANSI 2

1.   At December 31, 2013, Company reported the following as plant assets (in rupiah).

Land		4.000.000.000
Buildings	57.000.000.000
Less: Accumulated depreciation-buildings	11.400.000.000	45.600.000.000
Equipment	60.000.000.000
Less: Accumulated depreciation-equipment	8.000.000.000	52.000.000.000
Total plant assets		101.600.000.000

During 2014, the following selected cash transactions occurred

April    1   Purchased land for Rp.2.400.000.000.

May     1   Sold equipment that cost Rp.840.000.000 when purchased on January 1, 2010. The equipment was sold for Rp.492.000.000

June     1   Sold land purcashed on June 1, 2004 for Rp.2.000.000.000. The land cost Rp.620.000.000

July     1   Purchased equipment for Rp.2.560.000.000

Dec.  31   Retired equipment that cost Rp.600.000.000 when purchased on December 31, 2004.

                 No residual value was received.

Dec. 31    Buildings were purchased on January 1 2013 with Rp.7.000.000.000 residual value.

Instructions

(a)   Journalize the above transaction. The company uses double declining balance for buildings and straight line method for equipment. The buildings are estimated to have a 50-year life. The equipment is estimated to have a 10-year useful life and no residual value. Update depreciation on assets disposed of at the time sale or retirement

(b)   Record adjusting entries for depreciation for 2014.

(c)   Prepare the plant assets section of statement of financial position at December 31, 2014.      

2.      At the beginning of 2014, Morgana Company acquired equipment costing $40.000. It was

estimated that this equipment would have a useful life of 6 years and a residual value of

$4.000 at that time. The straight-line method of depreciation was considered the most

appropriate to use with this type of equipment. Depreciation is to be recorded at the end

of each year.

During 2016 (the third year of the equipment’s life), the company’s

engineers reconsidered their expectations, and estimated that the equipment’s useful life

would probably be 7 years (in total) instead of 6 years. The estimated residual value

wasn’t changed at that time. However, during 2019 the estimated residual value was

reduced to $2.200.

Instructions

Indicate how much depreciation expense and accumulated depreciation each year (2014 until

2020)

3.      On January 1, 2014, the ledger of Zahrawie Company contains the following liability accounts.

                       

Accounts Payable	¥ 42.000
Sales Taxes Payable	5.800
Unearned Service Revenue	15.000

During January, the following selected transaction occurred.

Jan.      1   Borrowed ¥ 15.000 in cash from Platteville Bank on a 4-month, 6%, ¥ 15.000 note.

            5   Sold merchandise for cash totaling ¥ 9.434, wich includes 6% sales taxes.

          12   Provided services for costumers who had made advance payment of ¥ 9.000.

                 (Credit Service Revenue)

          14   Paid government treasurer’s department for sale taxes collected in December 2013,

                 ¥ 5.800.

          20   Sold 700 units of a new product on credit at ¥ 44 per unit, plus 6% sales tax.

          25   Sold merchandise for cash totaling ¥ 16.536, which not includes 6% sales taxes.

Instructions

a) Journalize the January transactions

b) Journalize the adjusting entries at January 31 for the outstanding notes payable.

c) Prepare the current liabilities section of the statement of financial position at Jan 31,

2015. Assume no change in accounts payable.

4. The following is taken from the joyco Corporation statement of financial position.

Joyco Corporation

Statement of Financial Position (partial)

December 31, 2014

Non current liabilities

Bonds Payable (face value $1.800.000), 7%, due Jan 1, 2025                       $ 1.600.000

Current liabilities

Interest Payable (for 6 months July1-Dec 31                                                 56.000

Interest is payable semi annually on Jan 1 and July 1. The bonds are callable on any

semiannual interest date. Joyco uses straight-line amortization for any bond premium or

discount. From Dec 31, 2014 the bonds will be outstanding for an additional 10 years (10

months).

Instructions

a) Journalize the payment of bond interest on Jan 1, 2015

b) Prepare the entry to amortize bond discount and to pay the interest due on July 1, 2015,

assuming the interest wasn’t accrued on June 30. (Amortization $4.500)

4.   Penner Co. Sold R $ 300.000, 10%, 10-year bonds on January 1, 2014, the bonds were date January 1, and interest in paid on January 1 and July 1. The bonds were sold out at 104.

Instructions

(a)   Prepare the journal entry to record the issuance of the bonds on January 1, 2014.

(b)   At December 31, 2014, the amount of unamortized bond premium is $ 10.800. Show the statement of financial position presentasion of accrued interest and the bond liability at December 31, 2014.

(c)   On January 1, 2016, when the carrying value of the bonds was $ 309.600, the company redeemed the bond at 105. Record the redemption of the bonds assuming that interest for the period has already been paid.

PENGUMUMAN PENERIMAAN ANGGOTA HAMAS PERIODE 2016/2017

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan nikmat yang tak ketara hebatnya, sehingga kita masih bisa tersenyum sampai saat ini, juga tak lupa Shalawat serta salam kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa nya kita tak akan pernah tahu indah nya ajaran Islam yang Beliau ajarkan.

Tak terasa dua minggu telah kita lalui bersama, peluh dan keluh akan menjadi sangat berarti  karena kita bekerja dengan sepenuh hati. Halauan yang ada akan menjadi persiapan kita untuk menghadapi segala onak dan duri yang selalu datang dan menghadang di setiap langkah di kehidupan yang kita jalani. Maka inilah akhir dari rangkaian acara rekrutmen dan awal kita untuk berkarya, berprestasi, dan berkontribusi. 

Maka di bawah ini adalah nama-nama yang diberi kesempatan untuk mengemban amanah dari Himpunan kita tercinta, yaitu HAMAS TAZKIA Periode 2016/2017:

1. Ivan Alfarisi
2. Annisa Pamela
3. Uchi Irfaella
4. Aly Ghazaly
5. Muhammad Dziky
6. Alfi Shafira
7. Annisatun N
8. Nola Oktavia
9. Ibrahim Ilham
10. Farhan Van Nagan
11. Jumadil
12. Annisa Risky 
13. Audia Fajriani
14. Denny Haflaty
15. Fadhilla Putri
16. Labibah Nafi'ah Muthi
17. Dendi Hikmatullah
18. Zaki Imanuddin
19. Haza Kuntum
20. Muhammad Abiyyu
21. Novia Anggraini
22. Wahyu Khairina
23. Alvin Azilla
24. Ronan Robby
25. Jihan Septiani
26. Vaya Assaniya
27. Ratu Savannah
28. Nurul Widiani
29. Linggar
30. Muhammad Fazrin
31. Hudnie Fauzan
32. Alicia Pratiwi

Innalillah wa Barakallah kepada pengurus baru yang akan mengemban amanah selama setahun ke depan, semoga amanah dan selalu istiqomah. Semoga setiap apa yang kita kerjakan dan setiap langkah yang kita tapakkan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Tidak mengurangi rasa hormat kami selaku panitia open recruitment HAMAS 2016, kepada para calon yang belum bisa bergabung bersama kami di kepengurusan HAMAS periode 2016/2017. Kami sangat berharap agar tidak berkecil hati dan tetap semangat untuk berpartisipasi dalam setiap kepanitiaan atau rangkaian acara-acara HAMAS kedepannya. Tidak ada perbedaan antara pengurus dan anggota di dalam jurusan kita, kita tetap tangguh dan tetap bersatu kita tetap HAMAS apapun yang terjadi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tertanda

Ketua HAMAS beserta panitia open recruitment HAMAS 2016

Akuntan Tingkatkan Kemakmuran Ekonomi Bangsa

Akuntan Profesional menentukan masa depan perekonomian bangsa.  Mereka mampu meminimalkan risiko ekonomi yang terjadi akibat  inefisiensi ekonomi yang disebabkan ketiadaan transparansi dan minimnya akuntabilitas. 

Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Mardiasmo dalam IAI-IFAC International Seminar bertema “The Relevance of Professional Accountants in a Hyper Connected World,” di Jakarta, baru-baru ini. Seminar ini juga menghadirkan Presiden International Federation of Accountants (IFAC), Olivia Kirtley, serta sejumlah pembicara kunci dari dalam dan luar negeri.

Menurut Mardiasmo yang juga Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) itu, kemajuan kehidupan dunia global yang masih dibayangi dengan dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakseimbangan pertumbuhan serta fenomena konflik sosial, menuntut akuntan semakin berperan dalam membangun interkoneksitas perekonomian dunia yang lebih akuntabel dengan semangat profesionalisme, transparansi, kejujuran. Dengan kompetensi dan visi besar terhadap kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik, Akuntan Profesional dapat menjadi pemimpin perubahan di kancah global.

Dia mengemukakan akuntan mendorong akuntabilitas dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Profesi memastikan informasi berkualitas menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah untuk  mengatasi masalah-masalah ekonomi. Di samping itu, kontribusi profesi ini juga makin penting bagi perkembangan pasar modal global, pengelolaan keuangan publik yang efektif, perbaikan pelayanan publik, hingga peningkatan kemakmuran ekonomi berbagai negara.

Mardiasmo menambahkan tantangan terbesar akuntan adalah mewujudkan atmosfer akuntabilitas dalam seluruh kehidupan masyarakat dunia, agar masalah-masalah sosial masyarakat dapat terselesaikan. Kontribusi akuntan semakin lebih dibutuhkan dari masa-masa sebelumnya. Dan kita membutuhkan lebih banyak akuntan yang menjadi pemimpin untuk membawa perubahan bagi masyarakat.

Dalam laporan yang dipublikasikan International Federation of Accountants (IFAC) bertajuk Nexus 2: The Accountancy Profession-Global Value-Add, disebutkan jika sebuah sistem ekonomi yang lebih maju membutuhkan struktur akuntansi yang dapat menangkap informasi yang relevan tentang produktivitas dan kinerja berbagai sektor. Menurut laporan itu, pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup sangat dipengaruhi oleh keberadaan profesi akuntansi yang kuat. Ada hubungan kuat antara profesi yang kuat, kemakmuran ekonomi dan meningkatkan standar hidup, termasuk harapan kehidupan yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih tinggi.

Kontribusi ekonomi dari ekologi akuntansi global mencapai USD 575 miliar. Organisasi profesi anggota IFAC berkontribusi sekitar USD 248 miliar. Di luar kontribusi langsung ini, akuntan memainkan peran penting di seluruh aspek produksi global dan pertumbuhan di sektor ekonomi. Kontribusi terbesar berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara, walaupun peluang terbesar ada di kawasan lain, termasuk negara-negara emerging economy.

Jumlah akuntan di Indonesia meningkat hingga 18% guna menopang perekonomian yang terus tumbuh stabil. Demikian juga dengan emerging countries lain yang tergabung di dalam MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, dan Turki). Ini memberi keyakinan akan makin besarnya peran akuntan di negara-negara itu, yang akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat secara masif.

Salah satu aspek penting yang berpengaruh pada pertumbuhan global adalah adanya peningkatan implementasi good governance di berbagai sektor. Karena itulah,  Presiden IFAC, Olivia Kirtley, mendorong para leader untuk memasukkan strong governance ke dalam DNA setiap organisasi. Ia melihat, perekonomian Indonesia kembali menguat pada 2016. Untuk membawa perekonomian Indonesia ke level baru, dibutuhkan governance culture yang kuat. Untuk itulah profesi akuntansi akan memainkan peran pentingnya karena profesi ini telah lama aktif mengadvokasi good governance di berbagai sektor.
Olivia menyebutkan, ada tiga faktor utama yang dibutuhkan untuk membangun governance yang lebih kuat, yaitu peran para eksekutif dan dewan dalam mereformasi corporate governance, adanya kesungguhan dari para pucuk pimpinan organisasi, serta peran para Akuntan Profesional.

Bagi Olivia, Akuntan Profesional dengan kualifikasi yang unik akan sangat membantu dalam proses ini. Peran yang bisa dilakukan antara lain advokasi, dimana Akuntan Profesional bisa menginisiasi penerapan governance di organisasi dan di industri. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan melakukan governance review dan mengidentifikasi peluang bertumbuh. Yang tak kalah penting adalah berpartisipasi aktif dalam penerapan governance di berbagai sektor.

Dalam hal inilah, peran penting organisasi profesi menemukan relevansinya. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan Profesional yang diakui memiliki visi untuk menjadi organisasi profesional terkemuka dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, dan lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional.

IAI memiliki kewajiban untuk meningkatkan peran profesi akuntansi dalam perekonomian, serta untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme akuntan. Ini adalah suatu kebutuhan bagi akuntan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dan pengetahuan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung hari ini.

Akuntan, Pengawal Sempurna Peer Economy

Dewasa ini perekonomian dunia diwarnai dengan inovasi teknologi yang makin mutakhir. Di satu sisi, pertumbuhan ini akan semakin memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Namun di sisi lain, perkembangan ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh aspek, baik secara ideologi, ketahanan suatu bangsa, perekonomian global, hingga politik kenegaraan. Lebih jauh, perkembangan ini jelas membawa dampak signifikan bagi aspek humanisme global dan keprofesian.
Sebagai sebuah profesi yang selama ini dikiprahkan sebagai penjaga integritas ekonomi global dan alat untuk mencapai kemakmuran bangsa, profesi akuntan jelas merupakan satu profesi yang akan sangat terdampak dengan perkembangan ini. Akuntan akan selalu dituntut relevansinya dengan era baru dengan berbagai asesoris mutakhirnya.
Di sektor perekonomian, era baru ini akan mengubah struktur ekonomi dari sebelumnya berbasis ekonomi kapitalis yang menempatkan konglomerasi dan perusahaan besar di pusaran perekonomian, menjadi ekonomi kerakyatan (peer economy) dengan masyarakat dan komunitas sebagai pelaku utama ekonomi. Informasi sebagai infrastruktur utama ekonomi kerakyatan, harus dijaga independensi dan sebarannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh ada sedikitpun informasi yang disembunyikan pada ekonomi model ini.
Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan welfare state, maka profesi akuntan harus selalu berada di garda terdepan perubahan ini. Akuntan sebagai penjaga kesucian informasi, harus memastikan perekonomian negara berada di level transparansi dan akuntabilitas terbaiknya. Jika diperlukan, akuntan harus beradaptasi secara sempurna dengan aspek kekinian, sehingga perannya tetap optimal.
Kepemimpian profesi sekali lagi akan memainkan peran kunci di era ini. Profesi dengan kesadaran paralel para individu di dalamnya, bisa menjadi katalis sempurna bagi sebuah pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Kesadaran yang dibangun di atas kepentingan bersama, dengan tujuan menguatkan ketahanan kolektif profesi, yang pada akhirnya akan berujung pada ketahanan sebuah bangsa.
Pada akhirnya, ketahanan kolektif akan menjamin keberlangsungan sebuah bangsa. Sama halnya dengan ketahanan kolektif profesi yang akan berimplikasi pada keberlangsungan profesi itu di masa depan. Dalam konteksi itu, kami melihat kesuksesan rapat anggota IAI Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) pada Maret lalu menjadi awal yang baik bagi keberlangsungan profesi ini. Profesi akuntan sekali lagi telah menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kesadaran paralel dalam menentukan kesuksesan profesi ini di masa datang.
Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Prof. John Hutagaol sebagai Ketua IAI KAPj untuk periode 2016-2018. Ini adalah bukti penghargaan dan kepercayaan anggota IAI kepada pengurus IAI KAPj periode 2014-2016 yang telah memberikan sumbangsih berarti bagi kemajuan profesi akuntan Indonesia, sekaligus ini bukti pentingnya kesadaran paralel dalam menjaga keberlangsungan sebuah kesuksesan yang telah diraih.

Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih diwarnai berbagai kesenjangan dan disparitas yang berpotensi menjadi penghambat laju pembangunan berkelanjutan. Disparitas itu bisa berupa perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin, maupun disparitas pembangunan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jawaban dari semua itu adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pembangunan itu harus diwujudkan melalui pembiayaan yang berkelanjutan pula.
Karena itu penerimaan perpajakan Indonesia sebagai sumber pembiayaan pembangunan harus ditingkatkan secara jangka panjang dan kontinyu, agar bisa membiayai perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Atas alasan itulah tax amnesty atau pengampunan pajak diperlukan. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo dalam acara Tax Corner bertema Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta (03/05).
Tax Corner merupakan diskusi rutin yang diselenggarakan IAI Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) dalam rangka mencari masukan dari masyarakat profesi terkait dengan berbagai isu dan fenomena dunia perpajakan Indonesia. Tax Corner kali ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari acara Pelantikan Pengurus IAI KAPj periode 2016-2018. Prof. John L. Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak) kembali dilantik sebagai Ketua IAI KAPj untuk periode 2016-2018.
Menurut Mardiasmo, Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah bagian dari reformasi pajak secara menyeluruh di Indonesia. UU Tax Amnesty merupakan starting pointyang nantinya akan diikuti dengan amandemen UU pajak yang lain seperti RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), RUU PPh, RUU PPN dan RUU Bea Materai. Tax amnesty menjadi pentingkarena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. “Penerimaan pajak selama ini hanya ditopang oleh segelintir wajib pajak saja. Justru aspek keadilan bisa diperoleh ketika pembiayaan pembangunan negara bisa ditopang oleh semakin banyak wajib pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan RI itu.
Tujuan tax amnesty ini adalah membawa wajib pajak yang selama ini belum patuh dan objek pajak yang selama ini belum dilaporkan masuk ke dalam sistem administrasi pajak sebagai data bersama dengan informasi pertukaran data keuangan perbankan di tahun 2017 untuk dipergunakan mengawasi pola perlaku wajib pajak pasca tax amnesty. Tax amnesty juga ditujukan untuk mendorong adanya repatriasi dana yang selama ini disimpan di luar negeri untuk kembali masuk ke Indonesia agar bisa dipergunakan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia melalui berbagai bentuk investasi. Dalam jangka pendek, tax amnesty ini juga menghasilkan uang tebusan yang dapat menambah penerimaan APBN 2016. Adanya penambahan penerimaan negara diharapkandapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat banyak.
RUU Tax Amnesty, atau dikenal dengan RUU Pengampunan Pajak saat ini tengah dibahas di DPR RI. Pengampunan Pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan WP Badan dalam RUU Tax Amnesty. Misalnya penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, hingga penghentian pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan yang memenuhi persyaratan seperti disebut dalam RUU. Dengan diterapkannya kebijakan ini, masyarakat diminta ikut serta dan sukarela melaporkan harta kekayaan yang ada di dalam dan di luar negeri serta membayar uang tebusan untuk memperoleh pengampunan.

Tazkia Accounting Competition 2016 Final

Berikut rekap nilai Tazkia Accounting Competition 2016 Final

silahkan lihat dialamat berikut ini https://drive.google.com/file/d/0B6vN9yIIlYOANC1XWk5mOGtseEk/view?usp=sharing

Selamat kepada para pemenang.

Juara I SMKN 1 Bogor-B

Juara II SMKN 1 Bogor-A

Juara III SMKN 25 Jakarta

Hormat kami,

Panitia TAC 2016

Pengumuman Seleksi TAC 2016, 3 Mei 2016

Berikut pengumuman hasil seleksi Tazkia Accounting Competition pada selasa, 3 Mei 2016.
Selamat bagi grup 5 besar yang lolos ke tahap selanjutnya, bagi grup yang belum lolos tetap semangat jadilah akuntan yang akan penyinar dunia!

Silahkan lihat hasil pengumumannya
https://drive.google.com/file/d/0B6vN9yIIlYOAZ1NqeUNVUGRwRE0/view?usp=sharing


Regrats,
Panitia TAC2016

Dana Pemda di Perbankan Menumpuk, Transfer Non Tunai Diberlakukan

Komitmen pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal secara perlahan makin nampak dilihat dari peningkatan dana tranfer setiap tahun. Malahan rancangan awal APBN 2016 yang disodorkan pemerintah ke DPR RI porsi dana transfer kedaerah ditambah dana desa (TKDD) lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi politik anggaran berbicara lain, sebab DPR memiliki hak budgeting yang dilindungi oleh konstitusi. Frame berpikir anggota legislatif dengan eksekutif berbeda, legislatif berpikir secara sektoral lebih banyak berbicara kepentingan politik dan konstituen, yang dilandasi sikap pragmatis, sementara eksekutif berbicara politik anggaran ke arah ”ideal state” yang didasarkan metodik akademik. Pada akhirnya rancangan APBN 2016 berubah, nuansa desentralisasi fiskal belum terbangun karena belanja K/L kembali mendapatkan belanja lebih besar dibandingkan TKDD. Sekalipun demikian skenario TKDD mulai tahun depan akan mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan belanja K/L, tetapi faktor politik seringkali menjadi variabel penting merubah semuanya.

Ada banyak dugaan yang dapat mendeskripsikan berubahnya porsi belanja K/L dan TKDD, diantaranya kebutuhan anggaran di tingkat K/L masih sangat besar. Sekalipun belanja K/L juga di dalamnya banyak dimanfaatkan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah uangnya dari Kementerian PUPR. Selain ada dugaan mekanisme TKDD baik lewat Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan DD sudah memiliki formulasi yang jelas, karenanya godaan untuk jadi ”mafia anggaran” cukup terpagari. Sementara jika belanja K/L sudah menjadi pengetahuan umum, ada banyak tangan yang dapat bermain di area itu. Ada kemungkinan daerah belum siap sepenuhnya memanfaatkan anggaran yang lebih besar. Program desentralisasi harus terus dioptimalkan pada APBN tahun ini Sekalipun dana transfer dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Tahun 2012 dana TKD sebesar Rp478 triliun, Rp529 triliun tahun 2013, Rp569 triliun tahun 2014, Rp664 triliun tahun 2015, dan 770 triliun pada tahun 2016.

Mayoritas daerah otonom kapasitas fiskalnya masih rendah, dimana penerimaan sendiri masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer. Penyebabnya minim inovasi, miskin kreatifitas kepala daerahnya dalam menggali potensi PAD, yang diharapkan adalah tambahan dana transfer. Namun tidak semua dana transfer diefektifkan pemanfaatannya tepat waktu, karena berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang terselubung dengan sengaja mengendapkan dana transfer di bank pembangunan daerah untuk mendapatkan gain, yakni bunga simpanan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Simpanan Pemda dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu Rp92,4 triliun di tahun 2013, naik menjadi Rp113,1 triliun di tahun 2014, dan mencapai Rp99,68 Triliun pada Desember 2015, menurun sebesar Rp147,66 triliun dari bulan sebelumnya  November Rp247,36 triliun. Danaiddle tersebut hampir setara dengan defisit anggaran. Defisit anggaran pada APBN 2016 yang dipatok pemerintah sebesar Rp275 triliun, konsekuensi dari anggaran defisit tentu membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan defisit anggaran selama ini dibiayai oleh penarikan utang baru, inilah yang mengakibatkan utang kita terus bertambah. Selain itu, Dana SILPA meningkat dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2010 mencapai Rp56,6 triliun (13,3 % dari total belanja daerah), maka pada tahun 2014 menjadi Rp124,5 triliun (16,3% dari total belanja daerah). Makin meningkatnya TKDD, kemungkinan iddle dan SILPA juga meningkat, tentu ini kurang sehat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Jika dilihat dana Pemda yang menumpuk di  perbankan lebih dari separuh merupakan bagian dari belanja modal, sementara bantuan sosial memiliki pola yang sama di hampir semua daerah dimana penyerapannya akan tinggi terlebih di masa Pilkada. Penumpukan dana iddle murni bukan kelalaian Pemda semata, tapi ada persoalan lain juga turut menciptakan keadaan tersebut dimana pemerintah pusat turut memberikan andil, seperti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan proyek untuk menggunakan belanja modal kerap berubah-ubah, proses tender yang cukup panjang, penggunaan anggaran terlalu earmarked (rigid pengaturannya), sedikit saja menyimpang dari aturan tersebut maka dianggap sebagai pelanggaran hukum, perubahan nomenklatur mata anggaran dan pergantian aparatur yang membidangi pelaksanaan proyek, serta aturan pertanggungjawaban keuangan seringkali menimbulkan multitafsir dimana penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda dengan pelaksana kegiatan, pada akhirnya kuasa pengguna anggaran tidak berani melakukan terobosan untuk memanfaatkan anggaran yang telah tersedia. Tentu ini menjadi ranah pemerintah pusat untuk membenahinya, sebab belanja modal (capital expenditure) sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Membiarkan dana Pemda mengendap di perbankan sama saja tidak memikirkan kemajuan negara ini, apalagi pemerintah pusat makin sulit meningkatkan penerimaan lewat pajak yang nantinya akan ditransfer ke daerah. Agar TKDD dapat dimanfaatkan secara efisien dan seefektif mungkin, pemerintah akan memberlakukan transfer non tunai ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) agar dana iddle dapat dikendalikan. Dana yang telah dikonversi ke SBN oleh Pemda kurang memiliki keleluasaan memanfaatkannya, sebab proses likuiditas transfer non tunai lebih lama dibandingkan dengan dana cash yang disimpan di bank yang dapat dimanfaatkan setiap waktu. Efeknya tentu akan banyak kegiatan pembangunan di rencanakan oleh Pemda terhambat. Meskipun begitu konversi dana Pemda ke non tunai tetap ada imbal balik yang didapatkan Pemda, maka dari itu perlu dicermati jangan sampai kebijakan ini hanya menggeser penumpukan dana dari bank ke SBN, sehingga berujung pada penambahan beban APBN.

Transfer non tunai mulai akan berlaku tahun ini, jenis Dana Transfer daerah yang akan dikenakan pinalti transfer non tunai yang berasal dari DBH (DBH PBB Migas, PPh, dan DBH SDA) dan DAU. Sedangkan kriteria daerah yang akan dikonversi dananya, yakni daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar selama tiga bulan anggaran berjalan. Konversi penyaluran dana non tunai yang berasal dari DBH akan dilakukan pada akhir bulan Maret dan Juni, sedangkan konversi penyaluran DAU akan dilakukan awal bulan April dan Juli. Penetapan waktu kuartal pertama dan kedua merupakan siasat pemerintah untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran, sebab yang terjadi selama ini tradisi penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.

Dugaan itu dapat dibuktikan dimana pada bulan September 2015 dana Pemda di perbankan sebesar Rp291,257 triliun menurun menjadi Rp247,335 triliun pada bulan November, dan di akhir tahun posisi dana Pemda di perbankan sebesar Rp99,678 triliun. Periode September hingga November penyerapannya hanya sekitar Rp43,922 triliun selama tiga bulan, dari bulan November 2015 hingga Desember 2015 melonjak penyerapan sebesar Rp147,657 triliun dalam jangka waktu satu bulan. Kebiasaan ”buruk” sudah harus dihentikan, kesan yang ditangkap Pemda sekedar menghabiskan anggaran dan mengejar target program, bukan lagi motivasinya belanja untuk memperbaiki perekonomian daerah. Kebijakan konversi pada esensinya untuk mendisiplinkan pemanfaatan APBD, baik dari segi waktu terlebih dampaknya terhadap outcome. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah diharapkan memiliki efek terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak sekedar mengejar realisasi dan target program belaka. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan DAK fisik penyalurannya didasarkan pada kinerja penyerapan, dengan tujuan yang sama agar seluruh dana transfer termanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Download MYOB V22

Untuk menggunakan aplikasi MYOB v22 silahkan download file guna menginstallnya (download disini)

Semoga dengan ini dapat membantu untuk mempelajarinya
Semangat untuk mengikuti Tazkia Accounting Competition 2016. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik!

"Future Accountant for Enligtening Future World"

Kompetisi Tahunan Bergengsi "Tazkia Accounting Competition 2016"

Assalamualaikum Wr.Wb
Himpunan Mahasiswa Akuntansi Islam Tazkia (HAMAS) bekerjasama dengan STEI Tazkia mempersembahkan kompetensi bergengsi tahunan "Tazkia Accounting Competition 2016"

Tema: "Future Accountant for Enlightening Future World"

Akan diselenggarakan pada,
     3 Mei 2016 (Babak Penyisihan)
     4 Mei 2016 (Babak Final)

Peserta perlombaan berasal dari siswa/i SMA/SMK/MA se-derajat JABODETABEK

TOTAL HADIAH JUTAAN RUPIAH!!

Download dan isi formulir pada alamat di bawah ini (https://drive.google.com/file/d/0B6vN9yIIlYOALWdZb1JPa2Uybnc/view)

Informasi lebih lanjut, hubungi:       
     +62 857-7391-4765 (Conita)
        +62 812-9131-7775 (Lili)
        +62 857-1821-9312 (Azmi)

Tazkia Accounting Competition 2016 telah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan dikeluarkannya surat rekomendasi no.420/450-Disdik tertanggal 13/04/16

Tunggu apa lagi? Bagi sekolah kalian yang ingin mengikuti langsung daftar yuk! Sebelum tanggal 30 April 2016.

Di sponsori oleh:     
   :: STEI Tazkia
      :: Dinas Pendidikan Kab. Bogor
      :: Telkom metra
      :: Net21plus (myob)
      :: Grage Hotel Cirebon
   :: Syakira Tour&travel       
Media partner:    
   :: ANTARA Corporate
   :: ANTARA Bogor
   :: Bogor Pisan

BI Pertahankan BI Rate 6,75 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 20-21 April 2016 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,75 persen, setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Di samping itu,  RDG juga memutuskan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 7,25 persen.
Sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga kebijakan yang diumumkan pada 15 April 2016 lalu, BI juga mengumumkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate tetap sebesar 5,5 persen. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 2016 sebesar 4 plus minus 1 persen, dan tetap konsisten dengan upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global.
“Bank Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan kerangka operasi moneter melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter secara konsisten,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Kamis (21/4). Ia menambahkan, BI juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan pelaksanaan reformasi struktural berjalan dengan baik, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

SOMASI UTS

Somasi Akuntansi Keuangan I
Download: (here) 

Somasi Akuntansi Biaya
Download: (here) 

Ekspor Gerbong Kereta Buktikan Industri Dalam Negeri Punya Daya Saing

Untuk pertama kalinya, Indonesia mengekspor gerbong kereta penumpang buatan PT Industri Kereta Api (PT INKA) ke Bangladesh. Hal ini membuktikan bahwa industri dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional, karena berhasil menembus pasar ekspor dunia.

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, gerbong kereta menjadi komoditas ekspor yang relatif baru. Setelah lama bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti hasil tambang dan minyak sawit, Menkeu berharap ekspor gerbong kereta ini dapat diikuti dengan ekspor hasil manufaktur lainnya.

“Kita harus kenalkan produk baru, produk produk yang berupa olahan dan manufaktur, dan salah satu contoh yang kita banggakan adalah gerbong kereta yang dibuat PT INKA ini," jelasnya dalam sambutannya pada acara pelepasan ekspor tahap pertama Gerbong Kereta Penumpang produksi PT INKA (Persero) ke Bangladesh pada Kamis (31/3) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Agar momentum ini dapat terus berlanjut, pemerintah pun berupaya memperbaiki pola promosi ekspor ke depan. "Kita sudah mengupayakan bahwa promosi ekspor kita ke depan sudah mempunyai pola baru. Sekali lagi saya tekankan, kita butuh ekspor untuk mendorong ekonomi,” jelasnya.

Selain membuktikan bahwa produk buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakui oleh pasar dunia, ekspor gerbong kereta buatan PT INKA ke Bangladesh ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia berhasil melakukan perluasan pasar ekspor, karena mampu menembus negara-negara tujuan ekspor nontradisional.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menilai, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama antarinstansi pemerintah selama ini. Ia menyatakan, Kementerian Perdagangan akan terus mendukung eskpor hasil manufaktur Indonesia. "Ini adalah contoh team work di kabinet, dan terutama di tim ekonomi. Sudah saatnya  mulai beralih ekspor kita ke produk manufaktur seperti gerbong kereta api PT INKA, dan kami dari Kemendag akan mendukung terus,” katanya.(nv)