Akuntan Tingkatkan Kemakmuran Ekonomi Bangsa

Akuntan Profesional menentukan masa depan perekonomian bangsa.  Mereka mampu meminimalkan risiko ekonomi yang terjadi akibat  inefisiensi ekonomi yang disebabkan ketiadaan transparansi dan minimnya akuntabilitas. 

Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Mardiasmo dalam IAI-IFAC International Seminar bertema “The Relevance of Professional Accountants in a Hyper Connected World,” di Jakarta, baru-baru ini. Seminar ini juga menghadirkan Presiden International Federation of Accountants (IFAC), Olivia Kirtley, serta sejumlah pembicara kunci dari dalam dan luar negeri.

Menurut Mardiasmo yang juga Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) itu, kemajuan kehidupan dunia global yang masih dibayangi dengan dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakseimbangan pertumbuhan serta fenomena konflik sosial, menuntut akuntan semakin berperan dalam membangun interkoneksitas perekonomian dunia yang lebih akuntabel dengan semangat profesionalisme, transparansi, kejujuran. Dengan kompetensi dan visi besar terhadap kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik, Akuntan Profesional dapat menjadi pemimpin perubahan di kancah global.

Dia mengemukakan akuntan mendorong akuntabilitas dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Profesi memastikan informasi berkualitas menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah untuk  mengatasi masalah-masalah ekonomi. Di samping itu, kontribusi profesi ini juga makin penting bagi perkembangan pasar modal global, pengelolaan keuangan publik yang efektif, perbaikan pelayanan publik, hingga peningkatan kemakmuran ekonomi berbagai negara.

Mardiasmo menambahkan tantangan terbesar akuntan adalah mewujudkan atmosfer akuntabilitas dalam seluruh kehidupan masyarakat dunia, agar masalah-masalah sosial masyarakat dapat terselesaikan. Kontribusi akuntan semakin lebih dibutuhkan dari masa-masa sebelumnya. Dan kita membutuhkan lebih banyak akuntan yang menjadi pemimpin untuk membawa perubahan bagi masyarakat.

Dalam laporan yang dipublikasikan International Federation of Accountants (IFAC) bertajuk Nexus 2: The Accountancy Profession-Global Value-Add, disebutkan jika sebuah sistem ekonomi yang lebih maju membutuhkan struktur akuntansi yang dapat menangkap informasi yang relevan tentang produktivitas dan kinerja berbagai sektor. Menurut laporan itu, pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup sangat dipengaruhi oleh keberadaan profesi akuntansi yang kuat. Ada hubungan kuat antara profesi yang kuat, kemakmuran ekonomi dan meningkatkan standar hidup, termasuk harapan kehidupan yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih tinggi.

Kontribusi ekonomi dari ekologi akuntansi global mencapai USD 575 miliar. Organisasi profesi anggota IFAC berkontribusi sekitar USD 248 miliar. Di luar kontribusi langsung ini, akuntan memainkan peran penting di seluruh aspek produksi global dan pertumbuhan di sektor ekonomi. Kontribusi terbesar berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika Utara, walaupun peluang terbesar ada di kawasan lain, termasuk negara-negara emerging economy.

Jumlah akuntan di Indonesia meningkat hingga 18% guna menopang perekonomian yang terus tumbuh stabil. Demikian juga dengan emerging countries lain yang tergabung di dalam MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, dan Turki). Ini memberi keyakinan akan makin besarnya peran akuntan di negara-negara itu, yang akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat secara masif.

Salah satu aspek penting yang berpengaruh pada pertumbuhan global adalah adanya peningkatan implementasi good governance di berbagai sektor. Karena itulah,  Presiden IFAC, Olivia Kirtley, mendorong para leader untuk memasukkan strong governance ke dalam DNA setiap organisasi. Ia melihat, perekonomian Indonesia kembali menguat pada 2016. Untuk membawa perekonomian Indonesia ke level baru, dibutuhkan governance culture yang kuat. Untuk itulah profesi akuntansi akan memainkan peran pentingnya karena profesi ini telah lama aktif mengadvokasi good governance di berbagai sektor.
Olivia menyebutkan, ada tiga faktor utama yang dibutuhkan untuk membangun governance yang lebih kuat, yaitu peran para eksekutif dan dewan dalam mereformasi corporate governance, adanya kesungguhan dari para pucuk pimpinan organisasi, serta peran para Akuntan Profesional.

Bagi Olivia, Akuntan Profesional dengan kualifikasi yang unik akan sangat membantu dalam proses ini. Peran yang bisa dilakukan antara lain advokasi, dimana Akuntan Profesional bisa menginisiasi penerapan governance di organisasi dan di industri. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan melakukan governance review dan mengidentifikasi peluang bertumbuh. Yang tak kalah penting adalah berpartisipasi aktif dalam penerapan governance di berbagai sektor.

Dalam hal inilah, peran penting organisasi profesi menemukan relevansinya. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan Profesional yang diakui memiliki visi untuk menjadi organisasi profesional terkemuka dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, dan lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional.

IAI memiliki kewajiban untuk meningkatkan peran profesi akuntansi dalam perekonomian, serta untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme akuntan. Ini adalah suatu kebutuhan bagi akuntan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dan pengetahuan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung hari ini.

Akuntan, Pengawal Sempurna Peer Economy

Dewasa ini perekonomian dunia diwarnai dengan inovasi teknologi yang makin mutakhir. Di satu sisi, pertumbuhan ini akan semakin memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Namun di sisi lain, perkembangan ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh aspek, baik secara ideologi, ketahanan suatu bangsa, perekonomian global, hingga politik kenegaraan. Lebih jauh, perkembangan ini jelas membawa dampak signifikan bagi aspek humanisme global dan keprofesian.
Sebagai sebuah profesi yang selama ini dikiprahkan sebagai penjaga integritas ekonomi global dan alat untuk mencapai kemakmuran bangsa, profesi akuntan jelas merupakan satu profesi yang akan sangat terdampak dengan perkembangan ini. Akuntan akan selalu dituntut relevansinya dengan era baru dengan berbagai asesoris mutakhirnya.
Di sektor perekonomian, era baru ini akan mengubah struktur ekonomi dari sebelumnya berbasis ekonomi kapitalis yang menempatkan konglomerasi dan perusahaan besar di pusaran perekonomian, menjadi ekonomi kerakyatan (peer economy) dengan masyarakat dan komunitas sebagai pelaku utama ekonomi. Informasi sebagai infrastruktur utama ekonomi kerakyatan, harus dijaga independensi dan sebarannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh ada sedikitpun informasi yang disembunyikan pada ekonomi model ini.
Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan welfare state, maka profesi akuntan harus selalu berada di garda terdepan perubahan ini. Akuntan sebagai penjaga kesucian informasi, harus memastikan perekonomian negara berada di level transparansi dan akuntabilitas terbaiknya. Jika diperlukan, akuntan harus beradaptasi secara sempurna dengan aspek kekinian, sehingga perannya tetap optimal.
Kepemimpian profesi sekali lagi akan memainkan peran kunci di era ini. Profesi dengan kesadaran paralel para individu di dalamnya, bisa menjadi katalis sempurna bagi sebuah pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Kesadaran yang dibangun di atas kepentingan bersama, dengan tujuan menguatkan ketahanan kolektif profesi, yang pada akhirnya akan berujung pada ketahanan sebuah bangsa.
Pada akhirnya, ketahanan kolektif akan menjamin keberlangsungan sebuah bangsa. Sama halnya dengan ketahanan kolektif profesi yang akan berimplikasi pada keberlangsungan profesi itu di masa depan. Dalam konteksi itu, kami melihat kesuksesan rapat anggota IAI Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) pada Maret lalu menjadi awal yang baik bagi keberlangsungan profesi ini. Profesi akuntan sekali lagi telah menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kesadaran paralel dalam menentukan kesuksesan profesi ini di masa datang.
Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Prof. John Hutagaol sebagai Ketua IAI KAPj untuk periode 2016-2018. Ini adalah bukti penghargaan dan kepercayaan anggota IAI kepada pengurus IAI KAPj periode 2014-2016 yang telah memberikan sumbangsih berarti bagi kemajuan profesi akuntan Indonesia, sekaligus ini bukti pentingnya kesadaran paralel dalam menjaga keberlangsungan sebuah kesuksesan yang telah diraih.

Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih diwarnai berbagai kesenjangan dan disparitas yang berpotensi menjadi penghambat laju pembangunan berkelanjutan. Disparitas itu bisa berupa perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin, maupun disparitas pembangunan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jawaban dari semua itu adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pembangunan itu harus diwujudkan melalui pembiayaan yang berkelanjutan pula.
Karena itu penerimaan perpajakan Indonesia sebagai sumber pembiayaan pembangunan harus ditingkatkan secara jangka panjang dan kontinyu, agar bisa membiayai perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Atas alasan itulah tax amnesty atau pengampunan pajak diperlukan. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo dalam acara Tax Corner bertema Kupas Tuntas Tax Amnesty dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta (03/05).
Tax Corner merupakan diskusi rutin yang diselenggarakan IAI Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) dalam rangka mencari masukan dari masyarakat profesi terkait dengan berbagai isu dan fenomena dunia perpajakan Indonesia. Tax Corner kali ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari acara Pelantikan Pengurus IAI KAPj periode 2016-2018. Prof. John L. Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak) kembali dilantik sebagai Ketua IAI KAPj untuk periode 2016-2018.
Menurut Mardiasmo, Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah bagian dari reformasi pajak secara menyeluruh di Indonesia. UU Tax Amnesty merupakan starting pointyang nantinya akan diikuti dengan amandemen UU pajak yang lain seperti RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), RUU PPh, RUU PPN dan RUU Bea Materai. Tax amnesty menjadi pentingkarena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. “Penerimaan pajak selama ini hanya ditopang oleh segelintir wajib pajak saja. Justru aspek keadilan bisa diperoleh ketika pembiayaan pembangunan negara bisa ditopang oleh semakin banyak wajib pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan RI itu.
Tujuan tax amnesty ini adalah membawa wajib pajak yang selama ini belum patuh dan objek pajak yang selama ini belum dilaporkan masuk ke dalam sistem administrasi pajak sebagai data bersama dengan informasi pertukaran data keuangan perbankan di tahun 2017 untuk dipergunakan mengawasi pola perlaku wajib pajak pasca tax amnesty. Tax amnesty juga ditujukan untuk mendorong adanya repatriasi dana yang selama ini disimpan di luar negeri untuk kembali masuk ke Indonesia agar bisa dipergunakan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia melalui berbagai bentuk investasi. Dalam jangka pendek, tax amnesty ini juga menghasilkan uang tebusan yang dapat menambah penerimaan APBN 2016. Adanya penambahan penerimaan negara diharapkandapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat banyak.
RUU Tax Amnesty, atau dikenal dengan RUU Pengampunan Pajak saat ini tengah dibahas di DPR RI. Pengampunan Pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan WP Badan dalam RUU Tax Amnesty. Misalnya penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, hingga penghentian pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan yang memenuhi persyaratan seperti disebut dalam RUU. Dengan diterapkannya kebijakan ini, masyarakat diminta ikut serta dan sukarela melaporkan harta kekayaan yang ada di dalam dan di luar negeri serta membayar uang tebusan untuk memperoleh pengampunan.

Tazkia Accounting Competition 2016 Final

Berikut rekap nilai Tazkia Accounting Competition 2016 Final

silahkan lihat dialamat berikut ini https://drive.google.com/file/d/0B6vN9yIIlYOANC1XWk5mOGtseEk/view?usp=sharing

Selamat kepada para pemenang.

Juara I SMKN 1 Bogor-B

Juara II SMKN 1 Bogor-A

Juara III SMKN 25 Jakarta

Hormat kami,

Panitia TAC 2016

Pengumuman Seleksi TAC 2016, 3 Mei 2016

Berikut pengumuman hasil seleksi Tazkia Accounting Competition pada selasa, 3 Mei 2016.
Selamat bagi grup 5 besar yang lolos ke tahap selanjutnya, bagi grup yang belum lolos tetap semangat jadilah akuntan yang akan penyinar dunia!

Silahkan lihat hasil pengumumannya
https://drive.google.com/file/d/0B6vN9yIIlYOAZ1NqeUNVUGRwRE0/view?usp=sharing


Regrats,
Panitia TAC2016

Dana Pemda di Perbankan Menumpuk, Transfer Non Tunai Diberlakukan

Komitmen pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal secara perlahan makin nampak dilihat dari peningkatan dana tranfer setiap tahun. Malahan rancangan awal APBN 2016 yang disodorkan pemerintah ke DPR RI porsi dana transfer kedaerah ditambah dana desa (TKDD) lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi politik anggaran berbicara lain, sebab DPR memiliki hak budgeting yang dilindungi oleh konstitusi. Frame berpikir anggota legislatif dengan eksekutif berbeda, legislatif berpikir secara sektoral lebih banyak berbicara kepentingan politik dan konstituen, yang dilandasi sikap pragmatis, sementara eksekutif berbicara politik anggaran ke arah ”ideal state” yang didasarkan metodik akademik. Pada akhirnya rancangan APBN 2016 berubah, nuansa desentralisasi fiskal belum terbangun karena belanja K/L kembali mendapatkan belanja lebih besar dibandingkan TKDD. Sekalipun demikian skenario TKDD mulai tahun depan akan mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan belanja K/L, tetapi faktor politik seringkali menjadi variabel penting merubah semuanya.

Ada banyak dugaan yang dapat mendeskripsikan berubahnya porsi belanja K/L dan TKDD, diantaranya kebutuhan anggaran di tingkat K/L masih sangat besar. Sekalipun belanja K/L juga di dalamnya banyak dimanfaatkan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah uangnya dari Kementerian PUPR. Selain ada dugaan mekanisme TKDD baik lewat Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan DD sudah memiliki formulasi yang jelas, karenanya godaan untuk jadi ”mafia anggaran” cukup terpagari. Sementara jika belanja K/L sudah menjadi pengetahuan umum, ada banyak tangan yang dapat bermain di area itu. Ada kemungkinan daerah belum siap sepenuhnya memanfaatkan anggaran yang lebih besar. Program desentralisasi harus terus dioptimalkan pada APBN tahun ini Sekalipun dana transfer dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Tahun 2012 dana TKD sebesar Rp478 triliun, Rp529 triliun tahun 2013, Rp569 triliun tahun 2014, Rp664 triliun tahun 2015, dan 770 triliun pada tahun 2016.

Mayoritas daerah otonom kapasitas fiskalnya masih rendah, dimana penerimaan sendiri masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer. Penyebabnya minim inovasi, miskin kreatifitas kepala daerahnya dalam menggali potensi PAD, yang diharapkan adalah tambahan dana transfer. Namun tidak semua dana transfer diefektifkan pemanfaatannya tepat waktu, karena berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang terselubung dengan sengaja mengendapkan dana transfer di bank pembangunan daerah untuk mendapatkan gain, yakni bunga simpanan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Simpanan Pemda dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu Rp92,4 triliun di tahun 2013, naik menjadi Rp113,1 triliun di tahun 2014, dan mencapai Rp99,68 Triliun pada Desember 2015, menurun sebesar Rp147,66 triliun dari bulan sebelumnya  November Rp247,36 triliun. Danaiddle tersebut hampir setara dengan defisit anggaran. Defisit anggaran pada APBN 2016 yang dipatok pemerintah sebesar Rp275 triliun, konsekuensi dari anggaran defisit tentu membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan defisit anggaran selama ini dibiayai oleh penarikan utang baru, inilah yang mengakibatkan utang kita terus bertambah. Selain itu, Dana SILPA meningkat dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2010 mencapai Rp56,6 triliun (13,3 % dari total belanja daerah), maka pada tahun 2014 menjadi Rp124,5 triliun (16,3% dari total belanja daerah). Makin meningkatnya TKDD, kemungkinan iddle dan SILPA juga meningkat, tentu ini kurang sehat bagi perkembangan perekonomian daerah.

Jika dilihat dana Pemda yang menumpuk di  perbankan lebih dari separuh merupakan bagian dari belanja modal, sementara bantuan sosial memiliki pola yang sama di hampir semua daerah dimana penyerapannya akan tinggi terlebih di masa Pilkada. Penumpukan dana iddle murni bukan kelalaian Pemda semata, tapi ada persoalan lain juga turut menciptakan keadaan tersebut dimana pemerintah pusat turut memberikan andil, seperti petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan proyek untuk menggunakan belanja modal kerap berubah-ubah, proses tender yang cukup panjang, penggunaan anggaran terlalu earmarked (rigid pengaturannya), sedikit saja menyimpang dari aturan tersebut maka dianggap sebagai pelanggaran hukum, perubahan nomenklatur mata anggaran dan pergantian aparatur yang membidangi pelaksanaan proyek, serta aturan pertanggungjawaban keuangan seringkali menimbulkan multitafsir dimana penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda dengan pelaksana kegiatan, pada akhirnya kuasa pengguna anggaran tidak berani melakukan terobosan untuk memanfaatkan anggaran yang telah tersedia. Tentu ini menjadi ranah pemerintah pusat untuk membenahinya, sebab belanja modal (capital expenditure) sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Membiarkan dana Pemda mengendap di perbankan sama saja tidak memikirkan kemajuan negara ini, apalagi pemerintah pusat makin sulit meningkatkan penerimaan lewat pajak yang nantinya akan ditransfer ke daerah. Agar TKDD dapat dimanfaatkan secara efisien dan seefektif mungkin, pemerintah akan memberlakukan transfer non tunai ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) agar dana iddle dapat dikendalikan. Dana yang telah dikonversi ke SBN oleh Pemda kurang memiliki keleluasaan memanfaatkannya, sebab proses likuiditas transfer non tunai lebih lama dibandingkan dengan dana cash yang disimpan di bank yang dapat dimanfaatkan setiap waktu. Efeknya tentu akan banyak kegiatan pembangunan di rencanakan oleh Pemda terhambat. Meskipun begitu konversi dana Pemda ke non tunai tetap ada imbal balik yang didapatkan Pemda, maka dari itu perlu dicermati jangan sampai kebijakan ini hanya menggeser penumpukan dana dari bank ke SBN, sehingga berujung pada penambahan beban APBN.

Transfer non tunai mulai akan berlaku tahun ini, jenis Dana Transfer daerah yang akan dikenakan pinalti transfer non tunai yang berasal dari DBH (DBH PBB Migas, PPh, dan DBH SDA) dan DAU. Sedangkan kriteria daerah yang akan dikonversi dananya, yakni daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar selama tiga bulan anggaran berjalan. Konversi penyaluran dana non tunai yang berasal dari DBH akan dilakukan pada akhir bulan Maret dan Juni, sedangkan konversi penyaluran DAU akan dilakukan awal bulan April dan Juli. Penetapan waktu kuartal pertama dan kedua merupakan siasat pemerintah untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran, sebab yang terjadi selama ini tradisi penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.

Dugaan itu dapat dibuktikan dimana pada bulan September 2015 dana Pemda di perbankan sebesar Rp291,257 triliun menurun menjadi Rp247,335 triliun pada bulan November, dan di akhir tahun posisi dana Pemda di perbankan sebesar Rp99,678 triliun. Periode September hingga November penyerapannya hanya sekitar Rp43,922 triliun selama tiga bulan, dari bulan November 2015 hingga Desember 2015 melonjak penyerapan sebesar Rp147,657 triliun dalam jangka waktu satu bulan. Kebiasaan ”buruk” sudah harus dihentikan, kesan yang ditangkap Pemda sekedar menghabiskan anggaran dan mengejar target program, bukan lagi motivasinya belanja untuk memperbaiki perekonomian daerah. Kebijakan konversi pada esensinya untuk mendisiplinkan pemanfaatan APBD, baik dari segi waktu terlebih dampaknya terhadap outcome. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah diharapkan memiliki efek terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak sekedar mengejar realisasi dan target program belaka. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan DAK fisik penyalurannya didasarkan pada kinerja penyerapan, dengan tujuan yang sama agar seluruh dana transfer termanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Download MYOB V22

Untuk menggunakan aplikasi MYOB v22 silahkan download file guna menginstallnya (download disini)

Semoga dengan ini dapat membantu untuk mempelajarinya
Semangat untuk mengikuti Tazkia Accounting Competition 2016. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik!

"Future Accountant for Enligtening Future World"